SUARABAHANA.COM — Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan (Pemkab Basel) akan terus memperbaiki hasil terkait tindak lanjut terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).

Terbaru Bupati Bangka Selatan Riza Herdavid telah mengusulkan kepada BPK terkait beberapa rekomendasi untuk diubah menjadi Status IV, yaitu berupa Rekomendasi Yang Tidak Dapat Ditindaklanjuti.

Hal ini disampaikan Bupati Bangka Selatan Riza Herdavid melalui Kepala Inspektorat Daerah, Marpaung PD, saat dikonfirmasi wartawan, Senin (12/6/2023).

Baca Juga:

Basel Dipilih Kemenkominfo sebagai Lokus Program Pengembangan Talenta Digital
PT Timah dan Kodim Bangka Sediakan Layanan Kesehatan Gratis di Desa Namang
IJTI Minta DPR Kaji Ulang Draf Revisi UU Penyiaran
f83f06b2e7c600fb18c65692c564941338c8ef557ed79845b46d3a8f69954bc2.0
Foto ilustrasi Laporan Hasil Pemeriksaan. Sumber foto: Beritakini.co

“Ada beberapa rekomendasi yang telah diusulkan Pak Bupati ke BPK untuk diubah menjadi Status IV, yaitu berupa Rekomendasi Yang Tidak Dapat Ditindaklanjuti.

Kabupaten Bangka Selatan telah menyampaikan usulan penghapusan atas rekomendasi yang tidak dapat ditindaklanjuti. Sedangkan sisanya berupa administratif,” kata Marpaung.

Sementara untuk Tindak Lanjut (TL) Rekomendasi atas LHP LKPD Tahun Anggaran 2022 yang telah diterima beberapa waktu yang lalu sedang berlangsung TLnya dengan masa selama 60 hari sejak LHP diterima.

“Langkah yang akan diambil yaitu berupa penyetoran ke Kas Daerah dan beberapa rekomendasi yang sifatnya manajerial, diantaranya penggunaan tapping box pada restauran,” tambah Marpaung.

Tindak Lanjut Terhadap LHP

Dalam rangka pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan Tahun Anggaran 2022, dapat dipantau tindak lanjut terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2006 sampai dengan 2022.

Sesuai dengan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, pelaksanaan tindak lanjut menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan dan DPRD.

Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2022, diketahui masih terdapat 81 hasil pemantauan tindak lanjut sejak LHP tahun 2006 hingga LHP 2022 yang belum sesuai atau belum selesai dari total 359 temuan dan 854 rekomendasi.

Sementara nilai penyerahan aset atau penyetoran uang ke kas negara / daerah atau perusahaan negara / daerah per 31 Desember 2022 senilai Rp20.835.136.656,71. Pada LHP Tahun 2022 sendiri, terdapat 5 hasil pemantauan tindak lanjut yang belum sesuai atau belum selesai.

IKUTI BERITA Suara Bahana di Google News