SUARABAHANA.COM — Penjabat (Pj) Wali Kota Pangkalpinang, Lusje Anneke Tabalujan, secara virtual menghadiri rapat koordinasi penanganan inflasi daerah di bulan Februari.

Rapat ini melibatkan Kemendagri, sejumlah instansi terkait, Sekda Kota Pangkalpinang, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, serta OPD terkait.

IMG 20240213 WA0000
Sumber foto: istimewa.

Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, turut memberikan arahan terkait peran pemerintah dalam penyelenggaraan pemilu.

Baca Juga:

LUKW UPN Veteran Yogyakarta Uji 19 Wartawan Kaltim di Badak LNG Bontang
Tambang Timah Gasak Hutan Produksi di Desa Tepus, Milik Bos AT?
Pencarian Berakhir Duka, Jaka Ditemukan Meninggal di Rawa-rawa

Tito mensosialisasikan hak pemilih untuk mensukseskan pemilu dan mengajak stakeholder serta instansi terkait untuk mengupdate tinjauan inflasi.

Laporan pertama disampaikan oleh BPS, diikuti oleh Badan Pangan Nasional (Bapanas).

Kepala Bapanas, Arief Prasetyo Adi, menyampaikan bahwa sejumlah komoditas mengalami kenaikan sebesar 10 persen dari harga eceran tertinggi yang ditetapkan pemerintah.

Komoditas tersebut antara lain jagung, beras medium zona 1, 2, dan 3, serta beras premium zona 1, 2, dan 3.Arief menjelaskan bahwa harga tertinggi kebanyakan terjadi di wilayah timur.

Pemerintah terus melakukan langkah-langkah untuk mengisi cadangan pangan dan mengapresiasi peran aktif pemerintah daerah beserta seluruh stakeholder dalam Gerakan Pangan Murah (GPM) yang tersebar di 374 titik di 38 provinsi.

“Kami juga melakukan penyaluran bantuan beras sejak tahun 2023 hingga 2024 untuk memastikan stabilisasi harga beras.

Namun, untuk sementara periode 8-14 Februari, bantuan pangan beras dihentikan dan akan kembali mulai tanggal 15 Februari. Langkah ini diambil untuk menghormati pelaksanaan pemilu dan pemutakhiran data BPS,” ungkapnya.

Dalam konteks penanganan inflasi, Pj Wali Kota Lusje Anneke Tabalujan menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung langkah-langkah strategis untuk menjaga stabilitas harga dan menjamin ketersediaan pangan di wilayahnya.

Rapat koordinasi ini menjadi wadah yang efektif untuk menyelaraskan upaya bersama dalam mengatasi tantangan inflasi, sekaligus memastikan bahwa proses pemilu berlangsung dengan sukses dan tetap menjunjung tinggi prinsip transparansi serta partisipasi masyarakat.