SUARABAHANA.COM – Sejumlah pekerja proyek pembangunan Kantor Polsek Toboali di Parit 9 Toboali diduga melanggar aturan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

Pada pantauan langsung Kamis, 5 September 2024, terlihat beberapa pekerja tidak menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) standar seperti helm keselamatan, rompi reflektif, dan sepatu pengaman.

Lebih lanjut, pengawas lapangan yang seharusnya memastikan pelaksanaan pekerjaan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) juga tidak tampak di lokasi. Ketika dikonfirmasi, salah satu pekerja enggan memberikan keterangan terkait pelanggaran K3 yang terjadi.

Baca Juga:

LUKW UPN Veteran Yogyakarta Uji 19 Wartawan Kaltim di Badak LNG Bontang
Tambang Timah Gasak Hutan Produksi di Desa Tepus, Milik Bos AT?
Pencarian Berakhir Duka, Jaka Ditemukan Meninggal di Rawa-rawa
1000146330
Hasil pantauan lapangan langsung wartawan pada Kamis (5/9/2024) siang.

Ketua Pemuda Panca Marga (PPM) Bangka Selatan, Norman Adjis, turut menyuarakan keprihatinannya atas situasi ini.

Ia menyoroti bahwa meskipun proyek pembangunan Polsek Toboali yang dikelola oleh PT Maharani Citra Persada Indonesia yang memiliki anggaran sebesar Rp. 8.930.624.000,- dan didanai oleh APBD Kabupaten Bangka Selatan tahun 2024, penerapan standar K3 di lapangan tampaknya masih diabaikan.

“Di papan informasi tertulis jelas imbauan agar pekerja menggunakan APD seperti topi pelindung, rompi, sarung tangan, dan sepatu boots untuk menjamin keselamatan mereka. Namun, faktanya di lapangan berbeda,” ujar Norman Adjis pada Jumat (6/9/2024).

Sekedar informasi, dalam undang-undang, Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) merupakan komponen vital yang wajib diterapkan oleh perusahaan untuk melindungi pekerja dari risiko kecelakaan dan bahaya kesehatan selama bekerja.

Diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, penerapan K3 menjadi landasan penting dalam menjaga keselamatan pekerja dan meningkatkan produktivitas.

Aturan K3 bertujuan melindungi pekerja dari risiko kecelakaan akibat alat, mesin, dan bahan berbahaya, serta mengurangi potensi kerugian akibat kecelakaan yang dapat mengganggu operasional bisnis.

Pasal 86 ayat (2) UU Ketenagakerjaan menegaskan bahwa keselamatan dan kesehatan kerja merupakan hak dasar setiap pekerja.Penerapan K3 tidak hanya bertujuan menjaga keselamatan, tetapi juga meningkatkan produktivitas.

Pekerja yang merasa aman dan sehat akan bekerja lebih fokus dan efisien, mendukung pencapaian tujuan perusahaan secara keseluruhan.

Sejauh ini, pihak pelaksana proyek dan pejabat teknis terkait belum memberikan klarifikasi atas dugaan pelanggaran K3 di lokasi proyek Polsek Toboali. Wartawan media ini akan terus mengupayakan konfirmasi lebih lanjut.