SUARABAHANA.COM — Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2024 hanya mencapai Rp 42,59 miliar atau 51,06% dari target Rp 83,41 miliar.

Sumber utama PAD berasal dari pajak daerah yang mencapai Rp 22,83 miliar (62,57% dari target), diikuti oleh retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Berikut datanya:

Nelayan Toboali Hilang di Perairan Batu Kodok Buntal, SAR Gabungan Dikerahkan

Mobil Sehat PT Timah Beri Pelayanan Kesehatan Gratis untuk Masyarakat Terpencil

Sumber data: Portal data Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) Kementerian Keuangan RI.

(Keterangan: Data APBD Murni, realisasi APBD s.d Desember 2024, – data diterima SIKD per 05 Januari 2025)

Kondisi realisasi PAD tahun 2024 menurun drastis jika dibandingkan dengan tahun 2023. Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan melaporkan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk tahun 2023 yang mencapai 70,73 miliar rupiah, hampir setara dengan anggaran yang ditetapkan sebesar 70,76 miliar rupiah. Dengan persentase realisasi mencapai 99,97%, PAD menunjukkan kinerja yang stabil meskipun sedikit di bawah target.

Sumber utama PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang sah. Dari total PAD, pajak daerah berkontribusi sebesar 30,52 miliar rupiah, yang mencerminkan realisasi hanya 68,66% dari anggaran yang ditetapkan. Sementara itu, retribusi daerah mencapai 4,07 miliar rupiah, dengan realisasi 70,99%.

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang sah menunjukkan performa yang baik, dengan realisasi mencapai 6,81 miliar rupiah, melebihi anggaran sebesar 5,12 miliar rupiah, atau 132,83%. Selain itu, komponen lain dalam PAD, yaitu lain-lain PAD yang sah, juga mengalami peningkatan signifikan dengan realisasi 29,34 miliar rupiah, jauh di atas anggaran 15,45 miliar rupiah, mencapai 189,89%.

Berikut datanya:

(Keterangan: Data APBD Murni, realisasi APBD s.d Desember 2023, – data diterima SIKD per 05 Januari 2025).

Penjabat Sekda Bangka Selatan, Hefi Nuranda, saat dikonfirmasi wartawan pada Senin (6/1/2025) pagi menyatakan, sambil menunggu data, sementara ini yang kelihatan menurun pada sektor MBLB (galian c) karena permintaan pasir berkurang. Menurut Hefi, hanya ada satu perusahaan yang beroperasi saat ini.

“Sambil nunggu data dari kawan-kawan, sementara ini yang keliatan menurun sektor MBLB (Galian C), menurun dikarenakan permintaan pasir berkurang dan hanya 1 perusahaan yang beroperasi,” ungkap Hefi.

Untuk pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), menurut Hefi beberapa perusahaan sedang dalam proses pengurusan Hak Guna Usaha (HGU). “Kedepan kite optimalkan lagi dan maksimalkan peran satgas PAD,” kata Hefi.

Sumber data: https://djpk.kemenkeu.go.id