Dinas Pertanian Bangka Selatan Telusuri Penerima Bantuan Lateks yang Diusut KPK

SUARABAHANA.COM — Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bangka Selatan, Risvandika, memilih untuk tidak berkomentar lebih jauh terkait penyelidikan penerima bantuan lateks dari Ditjen Perkebunan Kementerian Pertanian (Kementan) yang tengah diselidiki oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Bantuan tersebut diberikan pada periode 2021 hingga 2022 dan kini menjadi perhatian penyidik KPK. “Nanti saya cek ke Bidang Perkebunan,” ujar Risvandika, Jum’at (27/9/2024).

Risvandika menjelaskan bahwa dirinya tidak terlalu memahami detail terkait penerima bantuan tersebut. Ia menekankan bahwa pembagian bantuan sering kali ditangani langsung oleh pusat tanpa banyak koordinasi dengan dinas di tingkat kabupaten.

“Saat itu, Bidang Perkebunan yang pasti tahu karena pusat ini kadang-kadang langsung ke lapangan, dan kita hanya mendapatkan pemberitahuan,” ungkapnya.

Meskipun demikian, Risvandika berjanji akan segera melakukan penelusuran terkait bantuan lateks tersebut. Ia menyatakan akan menanyakan langsung kepada pihak yang bertanggung jawab di Bidang Perkebunan untuk mendapatkan kepastian terkait penerima bantuan.

“Nanti akan saya tanyakan ke Bidang Perkebunan untuk memastikan informasinya,” tambahnya.

Sementara itu, sumber dari internal Dinas Pertanian Kabupaten Bangka Selatan membenarkan bahwa bantuan lateks dari Ditjen Perkebunan Kementerian Pertanian pernah diterima oleh pihak dinas beberapa tahun lalu.

Bantuan tersebut berupa bahan pembeku lateks yang digunakan oleh petani karet. Bantuan ini kemudian disalurkan ke lima desa di Kabupaten Bangka Selatan, yakni Desa Gadung, Desa Serdang (Kecamatan Toboali), Desa Pergam (Kecamatan Airgegas), Desa Bedengung, dan Desa Sengir (Kecamatan Payung).

Lateks sendiri merupakan cairan yang digunakan dalam proses produksi karet, sebagai pengganti cuka para yang biasanya digunakan oleh petani karet. Bantuan ini diberikan kepada kelompok-kelompok tani di desa-desa penerima sebagai bagian dari program pemerintah untuk mendukung sektor perkebunan karet.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengonfirmasi kunjungan timnya ke Kantor Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Bangka Belitung pada Selasa, 24 September 2024.

Hal ini disampaikan oleh Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto, yang akhirnya angkat bicara pada Kamis petang, 26 September 2024. Ia memastikan bahwa kunjungan tersebut adalah bagian dari kegiatan yang dilakukan oleh KPK.

“Betul, ada kegiatan di BPKP Babel,” ujar Tessa dalam keterangannya yang dikutip dari laman resmi Ayobangka.com. Namun, meskipun sudah mengonfirmasi adanya kegiatan tersebut, Tessa enggan membeberkan lebih lanjut mengenai detail kegiatan yang dilakukan oleh tim KPK. “Belum bisa disampaikan dalam rangka apa,” ucapnya singkat.

Melansir Ayobangka.com sebelumnya, Sub Koordinator Pengelolaan BMN, Rumah Tangga dan Kearsipan, Perwakilan BPKP Babel, Salman Alfarisi, ketika dikonfirmasi di ruangannya, Selasa petang, membenarkan kedatangan Tim KPK. Namun ia tidak mengetahui persis apa maksud tujuan dan kegiatan yang dilakukan.

“Sebelumnya memang kita mendapat surat dari KPK untuk menyediakan tempat. Kita sediakan aula di lantai dua dan sejumlah fasilitas ruangan seperti wifi, LCD dan dan tata letak meja kursi,” kata Salman.

“Tim KPK sekitar empat orang, karena mereka memperkenalkan diri dari KPK, tapi saya tidak tahu dari bagian apa dan siapa saja namanya. Tamu lainnya ada sekitar sepuluh (10) orang, saya tidak tahu siapa saja,” sambungnya.

Sedangan terkait kegiatan apa, Salman mengaku tidak mengetahuinya. Begitu pula selain dari KPK pihak mana saja yang hadir di ruangan tersebut.

“Kegiatannya tertutup. Usai menyiapkan ruangan aula, kita diminta turun dari lantai dua. Tadi mulai sekitar jam 09-nan (WIB) hingga selesai sekitar jam 14-an,” kata Salman.

Setelah meminta keterangan Kabid Perkebunan Dinas Pertanian Kabupaten se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, pada Rabu (25/9/2024) Komisi Pemberantaaan Korupsi (KPK) turun lapangan ke-Kabupaten Bangka Tengah.

Hal ini dikatakan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Edi Romdhoni, ditemui usai mengikuti Rapat pimpinan di Ruang Pasir Padi, Lantai II Kantor Gubernur Babel, Rabu siang (25/9/2024).

“Kemarin Selasa, Kabid Perkebunan Dinas Kabupaten dimintai keterangan. Informasi yang kita dapatkan dari mereka (Kabid Perkebunan Kabupaten) terkait proyek lateks tahun 2022,” kata Edi.

Menurut Edi, proyek pengadaan lateks bukan di Dinas Pertanian Babel, namun di Dirjen Kementerian Pertanian. Pengadaannya untuk se-Indonesia, termasuk Babel.

“Itu proyek tahun 2021, 2022 dan 2023. Babel kebagian tahun 2022. Tapi penerimanya seluruh kabupaten se-Babel,” kata Edi.

Makanya tim teknisnya adalah Kabid Perkebunan di Kabupaten. “Hari Senin yang lalu saya diinfokan Kabid Dinas Provinsi dan seluruh kabupeten kumpul di kantor. Saya dapat laporannya begitu, pertemuan itu mungkin berbagi informasi terkait adanya surat dari KPK ke mereka,” ungkap Edi.

Edi juga mengungkapkan kalau tim penyidik KPK turun ke lapangan. “Hari ini (Rabu kemarin) KPK ke Bangka Tengah, termasuk bertemu juga petani penerima,” ujarnya.

“Kalau yang lainnya saya tidak tahu, iya infonya itu, saya tahu dari kabupaten,” sambung Edi.

Sumber: babelhebat.com