Pembahasan APBD Bangka Selatan 2025 Terhambat, Tunggu Pimpinan DPRD Definitif

SUARABAHANA.COM – Pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bangka Selatan tahun 2025 masih mengalami hambatan. Hal ini disebabkan belum terbentuknya pimpinan definitif dan alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bangka Selatan.

Ketua DPRD sementara, Erwin Asmadi, mengungkapkan harapannya agar persoalan ini segera diatasi. Menurut Erwin, pembahasan APBD sangat penting untuk memastikan berbagai program pembangunan di Kabupaten Bangka Selatan bisa berjalan sesuai rencana pada tahun mendatang.

“Kami sangat berharap agar pimpinan definitif DPRD serta alat kelengkapan dewan bisa segera terbentuk. Tanpa itu, pembahasan APBD tidak bisa dimulai,” ungkap Erwin pada Senin (7/10/2024) seperti dikutip Mediaqu.id.

Erwin juga menjelaskan bahwa meskipun pembahasan APBD saat ini tertunda, ia optimis segala hambatan tersebut akan segera teratasi. Usulan mengenai pembentukan pimpinan DPRD telah diajukan kepada Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk mendapatkan persetujuan.

“Usulan sudah kami sampaikan ke Gubernur. Insya Allah, jika sudah disetujui dalam waktu dekat, pembahasan APBD bisa segera dimulai. Kami akan mengejar target agar APBD 2025 bisa disahkan sesuai jadwal,” lanjut Erwin.

Keterlambatan dalam pembahasan APBD ini menjadi perhatian serius, mengingat APBD merupakan fondasi utama bagi pembangunan daerah. Dengan belum dimulainya pembahasan, berbagai program pembangunan, termasuk proyek infrastruktur dan peningkatan pelayanan publik untuk tahun 2025, masih tertunda.

Erwin berharap semua pihak dapat bersinergi untuk mempercepat proses pengesahan APBD 2025. Sinergi ini diperlukan agar Kabupaten Bangka Selatan dapat melangkah maju sesuai target pembangunan yang telah dicanangkan oleh pemerintah daerah.

Sebelumnya, pada Selasa (17/9/2024), Erwin Asmadi yang menjabat sebagai pimpinan sementara Ketua DPRD Kabupaten Bangka Selatan, telah membuka rapat paripurna pengucapan sumpah/janji anggota DPRD Kabupaten Bangka Selatan masa jabatan 2024-2029.

Dalam sambutannya, ia menyadari bahwa tantangan yang dihadapi lembaga legislatif ke depan akan semakin berat, terutama dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat yang semakin beragam.

“Situasi ini membutuhkan sinergi antar lembaga dalam penegakan kebijakan pemerintah dan supremasi hukum,” ungkapnya.

Dengan pembentukan pimpinan DPRD yang definitif dan alat kelengkapan dewan yang lengkap, diharapkan pembahasan APBD 2025 dapat segera dimulai. Hal ini sangat penting agar pembangunan di Kabupaten Bangka Selatan dapat berjalan sesuai rencana dan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dengan baik.