Pangkalpinang – Wali Kota Pangkalpinang Maulan Aklil menyerahkan secara simbolis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Unaudited Pemerintah Kota Pangkalpinang tahun anggaran 2021, Senin (21/3/2022).

Penyerahan LKPD kepada Kepala Perwakilan BPK Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Ida Farida berlangsung di kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Sebelum dilakukan penyerahan LKPD, telah dilakukan pemeriksaaan pra audit oleh BPK RI Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kepada Pemerintah Kota Pangkalpinang yang berlangsung pada 24 Januari – 12 Maret 2022.

Baca Juga:

LUKW UPN Veteran Yogyakarta Uji 19 Wartawan Kaltim di Badak LNG Bontang
Tambang Timah Gasak Hutan Produksi di Desa Tepus, Milik Bos AT?
Pencarian Berakhir Duka, Jaka Ditemukan Meninggal di Rawa-rawa

Ida menyampaikan, pemeriksaan LKPD merupakan pemeriksaan mandatory yang menjadi tugas pokok BPK sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan & Tanggung Jawab Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

“Pemeriksaan terutama yang mempengaruhi opini. Melakukan pengujian substantif terbatas pada transaksi atau saldo akun-akun untuk menilai kewajaran saldo dan kepatuhan terhadap perundang-undangan,” jelas Wanita yang mengawali karir di BPK Tahun 1991.

Menurut dia, BPK tidak akan menerbitkan laporan untuk pemeriksaan pendahuluan, akan tetapi akan diakumulasi dengan hasil pemeriksaan terperinci pada audit selanjutnya.

“Saya mengapresiasi keseriusan dan kerja keras bapak Wali Kota Pangkalpinang beserta jajaran yang telah menyampaikan LKPD Tahun 2021,” ungkapnya.

Sementara Maulan Aklil menyatakan kesiapannya beserta staf untuk bekerja sama dan berkolaborasi dengan BPK demi mendapatkan predikat opini WTP untuk yang kelima kalinya.

Sumber: Diskominfo Pangkalpinang