Pangkalpinang — Sekretaris Daerah Kota Pangkalpinang, Radmida Dawam menuturkan bahwa pemerintah daerah harus lebih memberikan peraturan yang mengakomodir responsif gender. Sebab saat ini banyak kebijakan dan pembangunan daerah yang belum mengarah ke hal itu.

Hal ini disampaikan dia saat menjadi narasumber Sosialisasi Peraturan Daerah Pengarusutamaan Gender (Perda PUG) Nomor 9 Tahun 2020 di Ruang Rapat Bappeda dan Litbang Kota Pangkalpinang, Selasa (18/1/2022).

Radmida menyebut seluruh perempuan bisa menjadi pimpinan meskipun terdapat peran ganda yang berat dilakukan dan harus didukung oleh laki-laki yang ingin bermitra sejajar dengan perempuan.

“Bahkan kami sangat memperjuangkan program PUG karena pemerintah kota sangat membutuhkan program yang adil bagi perempuan. Kami berharap ke depan Pangkalpinang akan menjadi kota yang responsif gender,” kata dia.

Menurut Radmida, saat ini Pemkot Pangkalpinang belum memiliki ruangan khusus untuk ibu menyusui di setiap perkantoran. Selain itu ada juga beberapa yang berdaya getar tinggi tidak bisa digunakan perempuan.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (P3AKB) Kota Pangkalpinang, Eti Fahriaty menyebut Perda PUG yang terdiri dari 11 bab dan 25 pasal merupakan strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender.

“Untuk menjadi satu dimensi integral dari perencananaan penyusunan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kebijakan program dan pembangunan di daerah. PUG ini menjadi tolak ukur,” tambahnya.

Dibeberkan Eti, saat ini Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) pangkalpinang sebesar 61,84 persen, termasuk kategori sangat rendah keterlibatan gender di parlemen. Sedangkan Indeks Pembangunan Gender (IPG) di atas rata-rata nasional yaitu sebesar 93.16 persen.

“Dalam penyusunan Perda PUG ini tentunya tetap memperhatikan azas penghormatan terhadap HAM, azas keadilan, partisipatif, kesetaraan dan non diskriminatif yang tidak boleh diabaikan,” tandas Eti.

Sumber : Kominfo Pangkalpinang