Ombudsman Minta Pemprov Babel Serius Intervensi Persoalan BBM di Pulau Belitung

Tanjungpandan — Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berharap Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung lebih aktif memperhatikan dan mengatasi permasalahan masyarakat Pulau Belitung yang sulit memperoleh BBM jenis Pertalite.

Dalam Siaran Pers Jumat 24 Juni 2022, Kepala Ombudsman RI Perwakilan Bangka Belitung Shulby Yozar Ariadhy menyebut kondisi tersebut telah cukup lama dialami oleh masyarakat Negeri Laskar Pelangi.

“Saat kami membuka posko pengaduan di Manggar rata-rata masyarakatnya mengeluhkan tentang kesulitan mendapatkan BBM. Informasi yang kami terima bahwa hal ini telah terjadi sejak sekitar 3 bulan lalu, akan tetapi belum ada solusi yang konkrit hingga saat ini.

Saat tim Ombudsman melakukan pengamatan ke beberapa SPBU di Tanjungpandan pun kondisinya hampir sama, antrian di beberapa SPBU cukup Panjang dan BBM jenis Pertalite seringkali cepat habis. Kami meminta kepada Pemprov untuk memperhatikan hal ini dengan serius, harus responsif seperti mengatasi kejadian yang hampir serupa terjadi di Pulau Bangka akhir tahun lalu,” imbuh Yozar.

Menurut Yozar, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mesti dapat menindaklanjuti permasalahan BBM di Pulau Belitung dengan data, perencanaan, dan koordinasi yang baik dengan berbagai pihak terkait.

“Ombudsman berharap Pemprov dapat menghadirkan solusi mengenai kondisi di Pulau Belitung ini dengan data dan kajian yang komprehensif. Misalnya kendala geografis, jumlah SPBU dan Pertashop yang aktif melayani, persentase kebutuhan BBM, jalur pendistribusiannya, dan lain sebagainya.

Tentu juga harus bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten serta PT Pertamina. Dengan demikian, nanti masalah dan solusinya Insyallah dapat lebih jelas,” ungkap Yozar.

Selain menyoroti permasalahan kesulitan memperoleh BBM yang dialami masyarakat Pulau Belitung, Yozar juga menyoroti rendahnya persentase laporan pengaduan masyarakat Belitung yang masuk ke Ombudsman.

“Laporan masyarakat Pulau Belitung yang masuk ke Ombudsman Babel sampai Bulan Juni 2022 ini hanya sekitar delapan laporan masyarakat atau sekitar 4,9% dari total keseluruhan laporan, sebanyak 95% nya dari Pulau Bangka.

Oleh karena itu, hal ini menjadi pekerjaan rumah bagi kami agar partisipasi aktif masyarakat Belitung mengawasi pelayanan publik melalui laporan ke Ombudsman dapat makin meningkat,“ tutupnya.