TOBOALI, SUARABAHANA COM — Wakil Bupati (Wabup) Bangka Selatan Debby Vita Dewi membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Registrasi Sosial Ekonomi (REGSOSEK) yang digelar Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bangka Selatan di Ballroom Hotel Grand Marina Toboali, Selasa (27/9/2022).

Membaca sambutan Bupati Bangka Selatan Riza Herdavid, Wakil Bupati Debby Vita Dewi menyampaikan, REGSOSEK adalah bagian dari Reformasi Sistem Perlindungan Sosial yang konsepnya telah dirancang sejak tahun 2020. Untuk itu pemerintah merasakan bahwa pelaksanaan perlindungan sosial perlu perbaikan.

Dinyatakan Debby, bantuan sosial sebagai bagian dari perlindungan sosial harus disalurkan tepat sasaran pada masyarakat yang betul-betul membutuhkan, termasuk yang terkena guncangan seperti Pandemi Covid-19.

Sumber foto: istimewa.

Namun seperti diketahui jenis dan jumlah program bantuan sosial terus bermunculan sejak Maret 2020 lalu. Kejadian ini tidak hanya terjadi di pemerintah pusat, pemerintah daerah pun melakukan hal yang sama.

[irp]

“Keadaan ini bertambah riuh dengan kenyataan bahwa beberapa kementerian dan lembaga memiliki basis data untuk menyalurkan program bantuan sosialnya, dan sebagian dari mereka memiliki dasar hukum berupa undang-undang, atau peraturan perundangan yang lebih rendah,” terang Debby.

Menurutnya, kondisi ini diperparah dengan munculnya minimal dua gejala yang amat menantang di Pemerintah Pusat, pertama kementerian atau lembaga produsen data tidak ingin berbagi-pakai data yang mereka miliki.Kedua, umumnya para produsen data ini tidak melakukan pembaruan data dengan tata kelola, metode dan disiplin yang ilmiah.

Kejadian ini tidak boleh dibiarkan berlangsung selamanya. Diperlukan cara untuk menciptakan ekosistem pendataan perlindungan sosial yang terintegrasi secara menyeluruh. Salah satu usaha utama adalah melalui perbaikan pelengkapan data sosial ekonomi yang mencakup seluruh penduduk.

Presiden secara jelas mengamanatkan pelaksanaan REGSOSEK pada Pidato Kenegaraan tanggal 16 Agustus 2022 yang lalu. Dan BPS ditunjuk untuk melaksanakan kegiatan ini. Tentunya di Kabupaten Bangka Selatan harus mendapat dukungan penuh dari Pemkab Bangka Selatan.

“REGSOSEK adalah pendataan seluruh penduduk yang mencakup profil dan kondisi sosial ekonomi yang sangat beragam mulai dari kondisi demografi, perumahan, keadaan disabilitas, kepemilikan aset, hingga informasi geospasial.

Informasi yang komprehensif ini memungkinkan REGSOSEK menyajikan peringkat kesejahteraan setiap penduduk dan meningkatkan ketepatan sasaran program-program pemerintah,” terang Debby.

Selanjutnya, pengetahuan akan peringkat kesejahteraan penduduk membantu pemerintah berbagai tingkatan dalam menyasar penduduk rentan, miskin, dan miskin ekstrem, khususnya dalam perlindungan sosial dan tanggap darurat kebencanaan. Kelengkapan REGSOSEK membuka peluang pemanfaatan yang luas, dan tidak hanya program perlindungan sosial saja.

Data REGSOSEK yang lengkap, tambah Debby, akan mendukung program pemberdayaan ekonomi, penyediaan kebutuhan infrastruktur dasar, pemerataan akses pendidikan dan kesehatan, peningkatan inklusi keuangan, dan program lain untuk mendorong potensi pembangunan di pusat dan daerah. REGSOSEK membantu mewujudkan Indonesia membangun secara inklusif.

[irp]

Sebagai pilar utama Reformasi Sistem Perlindungan Sosial, REGSOSEK mendukung komponen reformasi lainnya. Beberapa diantaranya adalah perlindungan sosial adaptif, integrasi berbagai program perlindungan sosial, dan digitalisasi penyaluran bantuan sosial.

Guncangan pandemi COVID-19 yang masif menunjukkan bahwa perlindungan sosial harus adaptif terhadap kebencanaan, saling terhubung dan terintegrasi antar program, serta dapat kita salurkan melalui berbagai cara dan layanan keuangan yang mudah terjangkau.

Data penduduk yang menyeluruh, lengkap, dan mutakhir mutlak diperlukan untuk mendukung upaya tersebut. Dalam kondisi bencana dan kedaruratan, penduduk rentan harus cepat kita identifikasi dan bantu. Data REGSOSEK dapat mendukung proses identifikasi tersebut sehingga bantuan yang tepat dapat kita salurkan dengan metode tercepat.

Untuk itu, sebut Debby, dengan potensi pemanfaatan yang luar biasa besar, pengembangan REGSOSEK harus komprehensif. Perjuangan kita tidak berhenti pada pendataan awal saja. Pertama, masyarakat harus memahami bahwa REGSOSEK adalah basis data yang harus kita mutakhirkan secara berkala.

Partisipasi aktif masyarakat dan pihak yang berkepentingan sangat penting dalam pembaruan data secara berkesinambungan, terutama pemerintah daerah hingga desa dan kelurahan. Kedua, REGSOSEK adalah salah satu upaya pemerintah mewujudkan Satu Data Kependudukan Indonesia.

Untuk itu berbagai Kementerian/Lembaga harus bekerjasama untuk saling berbagi, memanfaatkan, dan menghubungkan REGSOSEK dengan basis data di masing-masing institusi, seperti halnya Data Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil), Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Data Pokok Pendidikan (Dapodik); dan Pendataan Keluarga (PK).

Keterhubungan REGSOSEK dengan berbagai basis data ini akan menciptakan sistem REGSOSEK yang berinteroperabilitas dan berfaedah tinggi. Ke depan, REGSOSEK harus terhubung dengan data ketenagakerjaan, dunia usaha secara keseluruhan, termasuk UMKM, dan tentunya hal-hal lain yang berkaitan dengan pembangunan di segala bidang.

[irp]

Terakhir, harus dioptimalkan pemanfaatan REGSOSEK dalam setiap perencanaan dan implementasi program pembangunan. Kementerian/Lembaga, pemerintah daerah, dan pemerintah desa/kelurahan harus bisa mendapatkan akses terhadap REGSOSEK dan memiliki kemampuan memadai untuk menggunakannya.

“Kita harus merancang dan mengemBangka Selatann program pengembangan kapasitas pemanfaatan REGSOSEK dengan sebaik-baiknya. Dapat kita simpulkan bersama bahwa pelaksanaan Registrasi Sosial Ekonomi menjadi langkah strategis yang tepat dalam pembangunan dan pemulihan Indonesia.

Semoga kita dapat mencapai berbagai tujuan pembangunan strategis, bahkan tujuan pembangunan global, melalui pengembangan REGSOSEK yang komprehensif. Pengembangan REGSOSEK masih panjang dan membutuhkan upaya dan jalinan komitmen untuk kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dan juga desa/kelurahan.

Tidak lupa bahwa kita pun membutuhkan partisipasi aktif dari berbagai elemen masyarakat seperti akademisi, pengamat kebijakan, pakar, dan masyarakat umum dalam menyalurkan aspirasi dan memberi masukan bagi pengembangan REGSOSEK yang lebih ideal. Mari bersama-sama kita membangun negeri melalui REGSOSEK,” tandas Debby Vita Dewi.