SUARABAHANA.COM — Penjabat (Pj) Wali Kota Pangkalpinang, Lusje Anneke Tabalujan, bersama Forkopimda Pangkalpinang, turut serta dalam rapat koordinasi virtual pengendalian inflasi daerah yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri pada Rabu (27/12/2023).

Rapat koordinasi rutin ini, yang dihadiri oleh pemerintah pusat, kementerian, badan, dan pemerintah daerah, bertujuan untuk memahami dan mengantisipasi kenaikan inflasi menjelang penutupan tahun 2023.

Sumber foto: istimewa.

Irjen Kemendagri, Tomsi Tohir, memimpin rapat tersebut, di mana berbagai kementerian dan badan menyampaikan laporan terkait komoditas penyumbang kenaikan Indeks Harga Pangan (IPH), daerah dengan angka inflasi tertinggi dan terendah, serta upaya-upaya yang dilakukan untuk menekan inflasi.

Kondisi inflasi di Kota Pangkalpinang pada November 2023 tidak masuk dalam 10 besar kota dengan tingkat inflasi tertinggi. Pemerintah pusat telah mengambil beberapa langkah, termasuk penyaluran bantuan pangan beras dan penanganan stunting, untuk menurunkan angka inflasi.

Pemkot Pangkalpinang juga mengimplementasikan strategi pemantauan (sidak) ketersediaan stok dan pergerakan kebutuhan bahan pokok di pasar dan distributor.

Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) bekerja sama dengan stakeholder untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan melalui operasi pasar atau pasar murah.

Program kelurahan tanggap inflasi, seperti di Kelurahan Sinar Bulan Kecamatan Bukit Intan dan Kelurahan Bukit Besar Kecamatan Girimaya, menjadi langkah strategis Pemkot Pangkalpinang.

Dalam upaya kelancaran distribusi bahan pokok, Pemkot Pangkalpinang berkoordinasi dengan stakeholder di pelabuhan untuk memastikan angkutan barang berjalan lancar tanpa adanya penimbunan barang kebutuhan pokok.

Dengan kerjasama ini, diharapkan dapat menjaga stabilitas ekonomi dan mengendalikan inflasi di Kota Pangkalpinang.