SUARABAHANA.COM — Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bangka Selatan, Rusi Sartono, mengimbau agar Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) melakukan evaluasi terhadap tenaga honorer yang tidak lolos seleksi administrasi dalam penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2024.

Rusi menekankan pentingnya evaluasi ini sebagai upaya untuk memberikan bimbingan dan peluang bagi tenaga honorer agar bisa mengikuti tahapan seleksi selanjutnya. “Saya sudah meminta BKPSDMD untuk memberikan pendampingan kepada tenaga honorer agar mereka bisa lolos dalam tahap berikutnya,” kata Rusi saat dikonfirmasi pada Kamis (7/11/2024).

Menurutnya, salah satu solusi yang bisa diterapkan adalah dengan memperpanjang waktu sanggah bagi tenaga honorer atau langkah lain yang memberi kesempatan untuk memperbaiki kesalahan. Ia menjelaskan bahwa banyak tenaga honorer yang gagal karena kesalahan dalam proses unggah dokumen persyaratan.

“Sebagian besar dari mereka gagal karena kesalahan teknis dalam mengunggah dokumen, sehingga mereka tidak lolos seleksi administrasi,” ujar Rusi.

Sebagai politisi muda dari Partai Gerindra, Rusi mengungkapkan bahwa ia telah memberikan teguran kepada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) untuk mencegah kejadian serupa. Ia mengusulkan agar BKD memberikan bimbingan yang lebih intensif dan memberikan waktu lebih panjang agar syarat administrasi yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dapat dipenuhi.

“Sebaiknya pihak BKD memberikan pendampingan yang lebih baik dan memperpanjang waktu agar persyaratan administrasi dari pemerintah pusat dapat dipenuhi dengan baik,” lanjutnya.

Rusi juga berharap agar persoalan ini dapat diselesaikan dengan bijak, memberikan kesempatan bagi tenaga honorer untuk diangkat menjadi PPPK. “Kami berharap masalah ini bisa diselesaikan dengan solusi yang baik agar tenaga honorer tetap memiliki peluang untuk melanjutkan seleksi,” tutupnya.